JAKARTA || LENSAMANADO.COM – Jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami perubahan signifikan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan tersebut akan ditunda dan digabung dengan kepala daerah yang memperoleh putusan dismissal dari MK. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dalam proses peralihan pemerintahan.
Pelantikan yang awalnya dijadwalkan pada 6 Februari 2025 kini dibatalkan. Keputusan ini diambil untuk menyatukan pelantikan bagi dua kategori kepala daerah: yang tidak memiliki sengketa dan yang perkaranya mendapatkan putusan sela dari MK.
“Pelantikan yang direncanakan pada 6 Februari kita batalkan, dan akan digabung dengan kepala daerah tanpa sengketa serta yang mendapatkan putusan dismissal dari MK. Kami berkomitmen untuk melakukan pelantikan dalam skala yang lebih besar secepat mungkin,” ujar Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, pada Jumat (31/1/2025).
Namun, Tito mengingatkan bahwa tanggal pasti pelantikan belum dapat dipastikan, karena pemerintah masih akan membahasnya dalam rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2). Keputusan penundaan ini juga diambil setelah MK mempercepat jadwal pembacaan putusan dismissal dari 11-13 Februari menjadi 4-5 Februari 2025.
**Rekomendasi Judul Singkat Menarik:**
1. Pelantikan Kepala Daerah Ditunda: Gabungan Strategis untuk Efisiensi
2. Tito Karnavian Umumkan Penundaan Pelantikan, Apa Dampaknya?**Berita Utuh:**
**Pelantikan Kepala Daerah Ditunda: Gabung dengan Putusan MK untuk Efisiensi**
JAKARTA – Jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami perubahan signifikan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan tersebut akan ditunda dan digabung dengan kepala daerah yang memperoleh putusan dismissal dari MK. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dalam proses peralihan pemerintahan.
Pelantikan yang awalnya dijadwalkan pada 6 Februari 2025 kini dibatalkan. Keputusan ini diambil untuk menyatukan pelantikan bagi dua kategori kepala daerah: yang tidak memiliki sengketa dan yang perkaranya mendapatkan putusan sela dari MK.
“Pelantikan yang direncanakan pada 6 Februari kita batalkan, dan akan digabung dengan kepala daerah tanpa sengketa serta yang mendapatkan putusan dismissal dari MK. Kami berkomitmen untuk melakukan pelantikan dalam skala yang lebih besar secepat mungkin,” ujar Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, pada Jumat (31/1/2025).
Namun, Tito mengingatkan bahwa tanggal pasti pelantikan belum dapat dipastikan, karena pemerintah masih akan membahasnya dalam rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2). Keputusan penundaan ini juga diambil setelah MK mempercepat jadwal pembacaan putusan dismissal dari 11-13 Februari menjadi 4-5 Februari 2025.
(***)
