MINSEL || LENSAMANADO.COM – Dalam sebuah langkah yang menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Franky Donny Wongkar, SH., hadir dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor bertajuk “Menuju RTRW Provinsi Sulawesi Utara yang Terintegrasi”. Acara yang digelar di The Tribrata Hotel & Convention Center, Darmawangsa, Jakarta, pada 16 September 2025 ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE.
Rakor ini menjadi momentum bersejarah untuk pengesahan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW, yang akan menjadi acuan strategis dalam pembangunan wilayah Sulawesi Utara. Dengan dukungan penuh dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), RTRW diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam merancang tata ruang yang berkelanjutan.
Dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Dr. Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc., rapat ini dimulai dengan pemaparan rancangan RTRW oleh Gubernur Yulius Selvanus. Dukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara pun disampaikan, diikuti dengan tanggapan konstruktif dari Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, menciptakan diskusi yang dinamis dan produktif.
Bupati FDW (sapaan akrabnya) dalam sambutannya menekankan, “Kehadiran saya di sini adalah wujud nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk sinkronisasi penataan ruang. RTRW adalah peta jalan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan saya berharap rakor ini dapat mempercepat proses persetujuan substansi RTRW oleh Kementerian ATR/BPN.”
Diskusi dalam rakor ini tidak hanya melibatkan masukan dari Pemerintah Daerah, tetapi juga kementerian dan lembaga terkait yang berpartisipasi aktif baik secara langsung maupun daring. Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr. Fransiskus A. Silangen, SpB.KKB, serta para Bupati dan Wali Kota memperkuat sinergi dalam membangun visi pembangunan yang terpadu.
Acara ini juga menjadi ajang bagi Bupati Minahasa Selatan untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan, didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda). Bersama-sama, mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan akan berlandaskan pada prinsip tata ruang yang baik dan berkelanjutan.
(A’Run)
