Musrenbang Sulta, Wabup Theo Kawatu: Akuntabilitas Kunci dalam Pengelolaan Dana Desa

MINSEL || LENSAMANADO.COM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Suluun Tareran (Sulta) resmi dibuka, menandai momen penting bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Musrenbang tingkat desa dan berfungsi sebagai wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi serta menetapkan prioritas pembangunan yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Selatan.

Wakil Bupati Brigjend TNI Purn Theodorus Kawatu, SIP, dalam sambutannya menekankan komitmen pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat. “Pembangunan yang kita laksanakan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kita ingin setiap program yang ada dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan,” ucapnya dengan tegas.

Menghadapi tahun 2027, kebijakan pembangunan akan berfokus pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, dan perekonomian yang berkelanjutan. Prioritas yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meliputi perlindungan sosial, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Kawatu menekankan pentingnya kolaborasi antara semua perangkat daerah, dari kepala dinas hingga perangkat desa, untuk memastikan bahwa perencanaan berlangsung secara transparan dan akuntabel. “Musrenbang ini adalah ruang kita untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis. Setiap suara berharga,” jelasnya.

Dalam konteks akuntabilitas keuangan, Wakil Bupati mengingatkan bahwa pengelolaan dana publik harus dilakukan dengan hati-hati. “Kita berada di bawah pengawasan ketat. Penggunaan dana desa harus transparan dan bertanggung jawab. Jangan sekali-sekali bermain-main dengan dana rakyat,” tegasnya, mengingatkan akan konsekuensi hukum bagi penyalahgunaan anggaran.

Kawatu juga memberikan peringatan kepada ketua-ketua koperasi dan perangkat desa untuk tidak mengabaikan tanggung jawab mereka dalam mengelola dana negara. “Hindari kesalahan yang dapat berujung pada masalah hukum. Kita semua ingin menjauh dari ‘hotel prodeo’,” imbuhnya, menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran.

Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi, Musrenbang kali ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret menuju Minahasa Selatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

(A’Run)