MINSEL || LENSAMANADO.COM – Dalam sebuah momen bersejarah, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, yang dipimpin oleh Bupati Franky Donny Wongkar, SH, dan Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, SIP, berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 23 September 2025.
Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan Pemkab dalam melakukan percepatan pembangunan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN), hanya dua bulan setelah penandatanganan komitmen pada 18 Juli 2025.
Keberhasilan ini bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga cerminan dari tekad Pemkab Minahasa Selatan untuk melakukan transformasi pengelolaan ASN berlandaskan merit system dan digitalisasi. Dengan langkah ini, Pemkab menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional, akuntabel, dan hasil yang nyata.
Dua misi utama pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi landasan bagi pencapaian ini. Pertama, menciptakan fondasi sosial yang kuat melalui pengembangan sumber daya manusia yang sehat, berdaya saing, dan berbudaya Pancasila. Sistem Manajemen Talenta ASN yang diterapkan diharapkan dapat melahirkan aparatur yang kompetitif, berintegritas, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan perkembangan daerah.
Kedua, Pemkab berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien melalui digitalisasi. Inovasi dalam sistem Manajemen Talenta berbasis digital bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia, mendukung terciptanya pemerintahan yang modern dan responsif.
Bupati FDW (sapaan akrabnya) menyatakan, “Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran Pemkab Minahasa Selatan. Kami akan terus berupaya membangun aparatur yang profesional dan berintegritas, serta memperkuat sistem digital untuk pelayanan publik yang lebih baik.”
Dengan penerapan Manajemen Talenta ASN yang cepat dan terukur, Pemkab Minahasa Selatan menunjukkan komitmennya sebagai pelopor reformasi birokrasi di tingkat daerah. Di masa depan, pemerintah daerah bertekad untuk terus memperkuat kapasitas aparatur dan memperluas penerapan digitalisasi demi mencapai pelayanan publik yang unggul dan berdaya saing tinggi.
(A’Run)
