MINSEL || LENSAMANADO.COM – Dalam upaya memperkuat ekonomi lokal, Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., bersama Wakil Bupati, Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., memimpin rapat strategis mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kantor Bupati pada Rabu (21/1/2026). Rapat ini berfokus pada pendataan aset lahan dan bangunan yang krusial untuk pengembangan koperasi.
Bupati FDW (sapaan akrabnya) menyampaikan optimisme terhadap progres KDKMP, namun juga mengingatkan bahwa berbagai tantangan struktural dan administratif perlu segera diatasi. “Kita harus berkomitmen untuk memperkuat kebijakan dan mempercepat implementasi agar koperasi dapat berfungsi optimal,” tegasnya.
Saat ini, sebanyak 109 KDKMP telah terdaftar dengan aset yang bersumber dari berbagai level pemerintahan, tetapi kendala seperti keterbatasan lahan dan kompleksitas status kepemilikan masih menjadi penghalang. Bupati menekankan pentingnya pemanfaatan aset desa sebagai solusi nyata untuk mempercepat pembangunan, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.
Dalam hal pembiayaan, Bupati Wongkar mengungkapkan bahwa penggunaan fasilitas Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) masih terhambat oleh masalah administratif dan dukungan dana dari pemerintah desa yang belum optimal. Hal ini menuntut peningkatan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam mendukung KDKMP.
Dari sisi operasional, 12 KDKMP telah membuka gerai usaha, tetapi masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pendampingan teknis yang berkelanjutan. Sebanyak 69 KDKMP juga telah mengoperasikan gerai kantor, meskipun menghadapi tantangan dalam aktivasi sistem dan pengembangan mitra.
“Keberhasilan KDKMP di masa depan sangat tergantung pada koordinasi lintas sektor yang solid dan peningkatan kapasitas pengurus. Mari kita wujudkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan,” ajak Bupati Wongkar.
Rapat tersebut dihadiri oleh para Asisten Sekda, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang terkait. Selain itu, Tenaga Pendamping dan Projek Manajemen Officer (PMO) juga berperan aktif dalam diskusi.
(A’Run)
